Dibutuhkan Kerja Sama Implementasikan UU Gerakan Pramuka

JAKARTA – Semua pemangku kepentingan harus bahu membahu mendidik generasi muda agar memiliki karakter yang sesuai nilai Pancasila menghadapi era globalisasi. “Kini saatnya menyingkirkan kepentingan individu dan kelompok,” kata Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar di Jakarta, Selasa (26/10). Azrul menjelaskan hal itu terkait dengan disetujuinya Undang-Undang Gerakan Pramuka dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (26/10). Seluruh fraksi sepakat dengan undang-undang yang berisi 9 bab dan 49 pasal. Bersama pimpinan Kwartir Nasional, Azrul ikut menyaksikan rapat paripurna di

gedung DPR, Senayan, Jakarta. “Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dan DPR yang berhasil menuntaskan undang-undang ini,” ujar Azrul yang menjadi Guru Besar Universitas Indonesia ini. Azrul mengajak organisasi kepanduan seperti Hizbul Wathan, Pandu Keadilan danlainnya bergabung dalam Gerakan Pramuka sesuai amanah undang-undang (UU) yang baru disahkan. Memang dalam UU, organisasi-organisasi tersebut dapat membentuk gugus depan (Gudep) berbasis komunitas. Pasal 22 UU itu menjelaskan Gudep berbasis komunitas meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Aktivis Hizbul Wathan berhak membentuk Gudep di sekolah-sekolah Muhammadyah. Begitu pula Pandu Keadilan dapat membuat Gudep di kompleks perumahan atau rukun warga. Di tingkat kwartir, mereka bisa membentuk satuan komunitas dan menyelenggarakan kegiatan tersendiri. Jadi, kata Azrul, UU Gerakan Pramuka tidak melanggar pasal 28C UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 47 UU ini mengamanatkan dalam jangka waktu dua tahun, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka harus disesuaikan dengan ketentuan UU yang baru. “Saya mengajak pimpinan Hizbul Wathan, Pandu Keadilan dan lainnya sama-sama merumuskannya,” kata Azrul. Bulan depan akan diadakan Rapat Kerja Nasional Kwartir Daerah seluruh Indonesia di Cibubur, Jakarta. Sejatinya, sejak Gudep berbasis sekolah marak pada awal dasawarsa 1980-an,sekolah Muhammadyah ikut mendirikan gugus depan. Banyak aktivisnya yang kini menjadi andalan (pengurus kwartir) dan pelatih di tingkat kwartir cabang. Pondok-pondok pesantren bahkan menjadikan Gudep pramuka sebagai wadah utama ekstra kurikuler. Termasuk Pondok Modern Gontor yang setiap bulan Syawal mengadakan jambore dan raimuna nasional yang diikuti perwakilan pramuka pesantren yang berafiliasi dengan Gontor. Hal yang sama dilakukan Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta. “Salah seorang pimpinannya kini menjadi andalan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka periode 2009-2014,” kata Azrul. Lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Sekolah Islam Terpadu juga memiliki Gudep. Pada Maret 2008 mereka mengadakan jambore tingkat nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, yang diikuti ribuan anggotanya. Pembukaan acara ini dilakukan Hidayat Nur Wahid, mantan Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Azrul Azwar hadir untuk menyematkan kacu merah putih ke perwakilan peserta.

Di lingkungan lembaga pendidikan Kristen dan Katolik, Gudep pramuka menjadi salah satu wadah aktivitas siswanya. Begitu pula Gudep pramuka di bawah naungan organisasi keagamaan Hindu dan Budha. Anggota penggalang dan penegak dari Gudep kekhususan ini selalu mengikuti kegiatan pramuka di tingkat daerah, nasional dan internasional.

Beberapa saat lagi, Kwartir Nasional akan meresmikan Gudep komunitas berbasis Sekolah Islam Terpadu dan Katolik serta Perguruan Taman Siswa. Ketua Yayasan Majelis Luhur Taman Siswa Tyasno Sudarto sudah bertemu dengan Azrul Azwar membicarakan hal ini. “Mari kita bekerjasama membangun karakter generasi muda dan menyiapkan mereka menghadapi isu-isu global seperti konsumerisme, kesehatan masyarakat, perubahan iklim dan lainnya,” kata Azrul. [***] (siaran Pers Kwarnas)

UU Pramuka Sudah Mendesak

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia Azrul Azwar menegaskan, kebutuhan terhadap Undang-Undang Gerakan Pramuka saat ini sudah sampai ke tingkat sangat mendesak.

   Karena itu, kata Azrul Azwar, di Jakarta, Rabu (22/9/2010), studi banding yang saat ini dilakukan Panitia Kerja RUU Gerakan Pramuka DPR RI ke Jepang, Korea Selatan, dan Afrika Selatan harus membawa "oleh-oleh" berupa masukan yang cerdas dan konstruktif untuk menajamkan pembahasan draf RUU Gerakan Pramuka.

   "Di samping model pengelolaan kepramukaan, kami juga berharap akan mendapatkan masukan komprehensif tentang landasan hukum yang memayungi gerakan kepramukaan di ketiga negara yang menjadi tujuan studi banding itu," kata Azrul Azwar.

 Terlepas dari pro dan kontra terkait pelaksanaan studi banding anggota DPR tersebut, Azrul mengingatkan, harus ada cara pandang yang sama dalam memaknai urgensi RUU Gerakan Pramuka.

   "Selama 49 tahun, pendidikan kepramukaan di Indonesia praktis dilaksanakan hanya dengan payung hukum Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961. Sudah waktunya ditingkatkan jadi undang-undang," kata Azrul.

   Azrul Azwar mengatakan, ada lima alasan yang menunjukkan bahwa UU tentang Gerakan Pramuka sangat mendesak. Pertama, terdapat nilai-nilai universal dan lokal yang diajarkan lewat pendidikan kepramukaan di seluruh dunia.

   Menurut dia, Indonesia sebagai negara multikultural telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar sekaligus pengikat persatuan dan kesatuan bangsa.

   "UU Gerakan Pramuka harus menjamin nilai dasar ini," katanya. Kedua,  pendidikan kepramukaan mengajarkan anak dan remaja menjadi pribadi yang jujur, berani, dan terampil serta menghasilkan kaum muda yang militan. Namun, kata Azrul, militansi ini harus dikelola dengan baik sehingga diabdikan, terutama untuk bangsa dan negara, bukan untuk golongan.

   "Untuk itu, UU Gerakan Pramuka harus menegaskan satu wadah untuk mengelola kepramukaan di Tanah Air," katanya.

SBY Di Bumi Perkemahan Seulawah Aceh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan agar di era globalisasi, modernisasi, dan reformasi ini ada satu hal yang tidak boleh luntur yaitu kesetiakawanan, kebersamaan, dan ketenggangrasaan sebagai bangsa. “Kita tidak boleh menjadi bangsa atau manusia egois, individualistis, tidak tenggangrasa, tidak memikirkan sesama apalagi kaum duafa. Pertahankan nilai-nilai luhur dengan semangat tolong menolong, bantu membantu, berat sama dipikul ringan sama dijinjing,” kata SBY.

Pesan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pidatonya ketika membuka Perkemahan Wirakarya Nasional (PWN) VII 2010 di Bumi Perkemahan Seulawah, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Selasa (30/11).

Kehadiran SBY ke Bumi Perkemahan Seulawah dan membuka PWN VII merupakan rangkaian kunjungan kerjanya selama dua hari ke Aceh yang dimulai Senin (29/11).

Dalam pidatonya di hadapan 8.000 lebih Pramuka Penegak/Pandega dari 30 Kwartir Daerah (Kwarda) di Indonesia, Presiden SBY mengatakan dirinya sangat senang karena di depannya berdiri tunas-tunas muda generasi penerus bangsa yang tengah mengalami proses pembinaan sebagai calon-calon pemimpin negeri ini 20-30 tahun ke depan. “Gerakan Pramuka memiliki keunggulan dalam pembinaan kaum muda generasi penerus bangsa. Melalui gerakan Pramuka kita dapat mengajarkan nilai-nilai luhur dalam mendidik kaum muda menjadi manusia unggul, mandiri berdaya saing, dan berakhlak mulia,” kata Presiden.

Pemerintah, lanjut Presiden, memberikan perhatian yang besar dengan mendorong revitalisasi Gerakan Pramuka sejak beberapa tahun lalu. “Alhamdulillah melalui revitalisasi Gerakan Pramuka kita telah berhasil mendorong lahirnya UU Gerakan Pramuka pada 26 Oktober 2010. UU Gerakan Pramuka mengamanatkan kepada kita agar pendidikan kepramukaan bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Alokasikan dana
Dalam salah satu pesannya, SBY meminta para gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia untuk memberikan perhatian, komitmen, dan dukungan sumber daya dengan mengalokasikan dana untuk kegiatan kepramukaan di wilayah masing-masing. Sedangkan khusus kepada jajaran Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka diharapkan segera menindaklanjuti UU Gerakan Pramuka dengan melakukan penyesuaian AD/ART Gerakan Pramuka sebagaimana yang juga disampaikan Ketua Kwarnas, Azrul Azwar. “Sosialisasikan UU Gerakan Pramuka kepada segenap komponen bangsa,” pesan Presiden.

Pada kesempatan itu, SBY juga menyampaikan pesan kepada keluarga besar Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia untuk bersama-sama merawat, menjaga serta melestarikan lingkungan. “Kita ingin tanah air kita selamat, bumi kita selamat, masa depan kehidupan manusia sejagat termasuk di negeri ini juga selamat. Marilah bersama-sama mencegah kerusakan lingkungan. Gerakan Pramuka juga harus menjadi pelopor di dalam gerakan menanam dan memelihara pohon,” tandas SBY.

Presiden SBY bersama Ibu Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu tiba di Seulawah Scout Camp pada pukul 09.00 WIB setelah melakukan perjalanan darat sekitar satu jam dari Kota Banda Aceh. Rangkaian kegiatan pembukaan berlangsung hingga pukul 10.40 WIB dan selanjutnya Kepala Negara kembali lagi ke Banda Aceh lewat darat untuk selanjutnya terbang ke Jakarta.

Bergairah
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, semangat kepanduan di provinsi ini mulai bergairah kembali, seiring dengan membaiknya situasi keamanan dalam tiga tahun terakhir. “Tidak hanya anggota Pramuka yang bertambah, tetapi aktivitasnya juga meningkat dalam tiga tahun terakhir,” kata Irwandi dalam sambutannya pada pembukaan PWN 2010 di Seulawah Scout Camp.

Gubernur membeberkan sejumlah prestasi Pramuka Aceh di bawah kepemimpinan Ka Kwarda Muhammad Nazar. “Merupakan kebanggaan bagi kami, setelah beberapa kali utusan Pramuka Aceh diundang untuk menghadiri even di pentas internasional, seperti Jambore Ke-26 se-Asia Pasifik di Filipina (2009) dan kami juga mengirim anggota Pramuka ke Korea Selatan tahun 2010,” sebut Irwandi.

Dia tambahkan, anggota Pramuka Aceh juga mewakili Indonesia untuk kegiatan Boy Scout of America (BSA) National Scout Jamboree di Washington DC, Amerika Serikat. “Insya Allah, pada Juli 2011, sebanyak 18 putra-putri Pramuka Aceh akan mengikuti Jambore Internasional di Swedia,” kata Irwandi disambut aplusan peserta PWN 2010.

Bantuan pusat
Ka Kwarda Pramuka Aceh, Muhammad Nazar yang juga Ketua Panitia PWN VII 2010 mengharapkan Pemerintah Pusat membantu pendanaan bagi kelanjutan pembangunan Seulawah Scout Camp di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh.

“Kami berharap arena perkemahan itu nantinya bisa dijadikan untuk berbagai kegiatan, baik bersifat lokal, nasional maupun internasional. Karena itu diperlukan bantuan pendanaan untuk membangun infrastruktur pendukung lainnya,” kata Muhammad Nazar yang juga Wagub Aceh.

Nazar menyebutkan, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk membangun berbagai infrastruktur di Seulawah Scout Camp. “Anggaran yang dikucurkan Pemerintah Aceh tentunya belum mencukupi untuk pengembangan Seulawah Scout Camp. Kami perkirakan masih dibutuhkan banyak anggaran untuk kelengkapan berbagai infrastruktur di areal tersebut,” katanya.

Menanggapi berbagai prestasi yang diraih Pramuka Aceh dalam tiga tahun terakhir, Muhammad Nazar mengatakan, prestasi itu tidak diraih dengan serta merta tetapi berkat kerja keras dan semangat kebersamaan. “Sudah puluhan tahun Pramuka Aceh seperti mati suri, kini dia bangkit dan mengukir sejumlah prestasi tingkat nasional maupun internasional,” kata Nazar kepada wartawan di Seulawah Scout Camp, kemarin.

Klarifikasi
Dalam pernyataan khususnya kepada Serambi, Nazar mengklarifikasi laporan Ka Kwarnas Gerakan Pramuka yang disampaikan pada pembukaan PWN 2010. “Ka Kwarnas melaporkan data jumlah peserta PWN 2010 sebanyak 4.000-an orang. Yang benar menurut pendataan kita mencapai 8.000 lebih Pramuka Penegak/Pandega (umur 16-25 tahun) dari seluruh Indonesia,” kata Nazar meluruskan.

PWN 2010, lanjut Nazar adalah kegiatan pertama secara nasional di Aceh sepanjang sejarah Pramuka dan sekaligus kegiatan nasional pertama pascapenetapan UU Pramuka sekitar tiga pekan lalu. “Keberhasilan kita menghadirkan Presiden SBY dan para menteri untuk membuka kegiatan kepramukaan juga belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Pramuka Aceh,” demikian Nazar.

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 12/105-106

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 12/105-106
BERPANGKALAN DI 
UPTD SMP NEGERI 1 GAMPENGREJO KEDIRI
D/A JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.18 GAMPENG KEC. GAMPENGREJO
        KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR